LIMA PILAR TEGAKNYA KEADILAN

(Dalam pandangan Ibnu Qayim al-Jauziyah)

Oleh; Drs. Akhmadi

(Ketua Pengadilan Agama Nabire)

Pengadilan suatu lembaga yang bertugas untuk mencegah terjadinya penganiayaan atau kesewenang-wenangan pihak kepada pihak lain, dan bertugas menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih, guna terpeliharanya hak-hak individu dengan tidak mengabaikan kepentingan umum. Aparat  dalam lembaga pengadilan yang menjadi sentral  adalah para hakim. Maka tidak heran jika hakim menjadi fokus perhatian masyarakat dalam menilai berbagai kasus yang sedang atau setelah diproses.

Dalam makalah ini akan penulis sampaikan bahwa sesungguhnya keadilan bukan hanya ditentukan oleh hakim, atau tanggung jawab menegakkan hukum bukan hanya dipundak hakim, karena hakim hanyalah salah satu pilar dari unsur penegak keadilan. Dan keadilan akan dapat diwujudkan jika terpenuhinya lima pilar keadilan.

ISBAT NIKAH HUBUNGANNYA DENGAN NIKAH MASSAL

Oleh : Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H.,M.H.

Perkawinan di bawah tangan atau disebut juga kawin sirri, kawin modin, kawin syari’i, kawin tumpeng dan lain sebagainya. Yang dimaksud kawin di bawah tangan ialah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur yang diatur pasal  2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan dibawah tangan yang volumenya sangat banyak, terlepas dari apa penyebabnya, harus ada kesatuan pendapat dan perbuatan di kalangan praktisi hukum untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik antara lain dengan Isbat Nikah, sebab jika tidak, alangkah banyaknya masyarakat Islam yang kehilangan hak-hak keperdataannya, seperti tidak mendapatkan tunjangan gaji bagi isteri dan anaknya atau suami dan anaknya dalam hal salah satunya Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI, tidak bisa mengambil tabungan di Bank dari suami atau isteri yang telah meninggal lebih dulu, anaknya tidak bisa mendapatkan Akte Kelahiran dan lain-lain. Semua itu akibat dari tidak dapat dibuktikannya suatu perkawinan dengan Akte Nikah.

Problematika Hukum

"Nikah Sirri"

Ketua Mahkamah Agung : Persoalan nikah sirri ini, menjadi sebuah problematika apabila kasus ini
menjadi gejala, massif dan bersinggungan dengan keadilan.

Nikah sirri yang disinyalir menggejala, namun menuai problematika, hukum dibedah dalam seminar sehari bertajuk "Problematika, Hukum Kelurga, dalam. Sistem Hukum Nasional ; antara realitas dan kepastian hukum", di Hotel Redtop Jakarta, Sabtu (1/8)/. Seminar yang digagas oleh Pusat Pengkasian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M) ini dibuka, oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, sebagai keynote speaker.

Daya tarik seminar ini cukup tinggi. Hal ini nampak dari jumlah peserta yang menembus angka, diatas 200 orang. Diantaranya, adalah hakim agung, Ketua/Hakim pengadilan tinggi agama, ketua/hakim pengadilan agama, dan akademisi. Daya tarik ini bukan semata dari tema yang diusung, tapi diduga juga karena hadirnya nara sumber terkemuka, seperti : Prof. DR. H. Mahfud MD, SH (Ketua, MK), Prof Dr. H. Muchsin, SH (Hakim Agung), Prof Dr. H.Bagir Manan, SH,MCL (Mantan Ketua, MA), dan Dr. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH (Rektor Universitas Muhamadiyah Purwokerto/mantan WKMA).

Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia karya

(Dr. Jaenal Aripin, MA)

Reformasi tahun 98 memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang hukum. Empat kali amandemen UUD 1945 cukup memberikan gambaran betapa perubahan tersebut terjadi secara mendasar, yaitu pada level konstitusi. Dalam tatanan konstitusi baru pasca amandemen, paradigama pembagian kekuasaan (devision of power) yang menjiwai UUD 1945 pra amandemen berubah menjadi paradigma pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tegas dalam konstitusi baru.

Dalam kondisi seperti inilah, Peradilan Agama, Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai sejarahnya yang unik ingin dipotret secara lengkap oleh Dr. Jaenal Aripin, MA. dalam bukunya Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.   Dikatakan unik, karena keberadaanya yang selalu mengundang pro dan kontra, pasang surut dan naik turun dalam sejarah peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan karakteristik keislamannya yang inheren dalam peradilan ini.

Oleh karena adaptasinya dengan iklim politik di Indonesia yang berwujud dengan kolonialisme pada abad ke-17, konsep Negara bangsa (nation state) pada awal abad ke 20, benturan peradaban (clash of civilization) pada akhir abad ke 20 serta demokrasi dan Negara hukum diawal abad 21, yang mengharuskan ia selalu beradaptasi dengan kondisi dominan tersebut karena ia bukan merupakan bagian dari konsep-konsep modern yang baru itu.