Tuada Uldilag, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH

PA Harus Maksimalkan Website untuk Tingkatkan Transparansi

Jakarta | badilag.net

Ketua Muda Urusan Peradilan Agama MA RI, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH, menghimbau seluruh jajaran Peradilan Agama untuk mengintensifkan penggunaan website di masing-masing satker untuk membantu meningkatkan transparansi peradilan.

“Saya minta Peradilan Agama untuk betul-betul memaksimalkan website. Jika situs-situs yang ada di setiap PA dan PTA benar-benar dikembangkan, ini akan membantu meningkatkan transparansi yang menjadi tuntutan publik sekarang ini,” kata Andi Syamsu Alam di ruang kerjanya Rabu siang (28/4).

“Putusan-putusan harus segera dimuat di web. Masyarakat harus tau siapa majelis yang menangani perkaranya, sudah sampai dimana perkaranya berjalan, dan jika sudah putus, seperti apa putusannya. Semua itu harus secara transparan dipublikasikan,” tegasnya lagi.

“Kalau misalkan semua putusan PTA dimuat di www.asianlii.org, itu sudah mewakil 50 % putusan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Tentunya ini akan mengangkat citra MA secara keseluruhan,” ujarnya.

Wakil Ketua MA-RI Bidang Non-Yudisial:

“Hindari Pertemuan dengan Pihak Berperkara”

 Jakarta l badilag.net

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MHum mewanti-wanti aparat peradilan agar menghindari pertemuan dengan para pihak yang berperkara. Sebab, pertemuan-pertemuan seperti itu berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku aparat peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini harus dilakukan agar reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dapat berjalan secara sempurna,” ujar Ahmad Kamil, ketika memberikan pembinaan di sela-sela pelantikan Wakil Ketua PTA Surabaya, Senin (26/4/2010).

Belakangan, MA memang memperketat aturan mengenai pertemuan aparat peradilan dengan pihak-pihak berperkara. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

Dalam SEMA yang diterbitkan pada 8 Maret 2010 itu, pada poin pertama, MA menegaskan seluruh aparat peradilan di manapun berada dilarang menerima tamu dari pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang, atau sudah diperiksa dan diputus.

PEGAWAI HARUS BEKERJA SESUAI ATURAN, JANGAN BEKERJA DENGAN KEINGINAN NAFSU SENDIRI

Nabire, 29 April 2010

Dari kiri ke kanang:  Kahar Fabanyo, SH ( Wasek PTA Jpr) Drs. Muh. Thamrin, M.H,( Wakil Ketua PA Nabir) Drs. H. Abdurrahman Har, S.H,( KPTA JPR),  Drs. H. Bustamin HP., SH., M.H, ( Hakim Tinggi PTA Jpr) dan Drs. Zakir ( Kabag. Keu. PTA. JPR).

 Nabire,www.pa-nabire.net

Pengawasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura berlangsung 2 (dua) hari sejak Senin-Selasa, 27 s/d 28 April 2010. Penyampaian hasil pengawasan diruang sidang Pengadilan Agama Nabire berlangsung pertemuan dengan TIM Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan dipimping langsung oleh Bapak KPTA Jayapura Drs. H. Abdurrahman Har, SH.  Dengan beranggotakan Hakim Tinggi bapak Drs. H. Bustamin HP., S.H., M.H, KaharFabanyo, S.H, (Wasek PTA JPR) dan Drs. Zakir (Kabag. Keu. PTA JPR) didampingi oleh Wakil Ketua Pendengan Agama Nabire Bpk. Drs. Muhammad Thamrin A., M.H, dengan dihadiri oleh seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Nabire.

Hakim Pengadilan Agama diberhentikan dengan Tidak Hormat

JAKARTA – HUMAS,

Demi terciptanya peradilan yang Agung, Senin 26 April 2010 pukul 10.00 WIB, Mahkamah Agung gelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan Hakim terlapor Drs. M. Nasir Q, SH., MH, NIP. 150 231 998, pangkat/Gol: Pembina Tk.1 (IV/b) dengan Jabatan Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Atas pengaduan dari sdr. H. Ismail Abu, S.S dan Sdr. Ariansyah, yang terdaftar pada badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan nomor agenda: 54/BP/A/I/2010, dengan rekomendasi diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.