KERJA BAKTI DALAM RANGKA

JUM’AT BERSIH

Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dibawa ke MK

Persoalan dualisme penyelesaian sengketa perbankan akhirnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Dosen Universitas Islam Indonesia, Dadan Muttaqien yang meminta MK agar menyelesaikan persoalan yang sempat membingungkan para praktisi perbankan syariah itu. Dadan mengajukan permohonan judicial review UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Ketentuan yang diuji adalah penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Perbankan Syariah serta penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketiga peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak. Yakni, a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf d ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

Sosialisasi Aplikasi SIADPA

Pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2009 bertempat di ruangan rapat kantor Pengadilan Agama Nabire telah dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi SIADPA oleh Solihin ( Jurusita Pengganti ) yang dalam hal ini bertindak sebagai Admin/ Operator SIADPA didampingi Drs. Muhammad Thmarin A., MH. ( Wakil Ketua PA. Nabire ). Sosialisasi yang dilaksanakan ba’da dhuhur diikuti dengan seksama dan serius oleh seluruh pejabat kepaniteraan, ketua, dan hakim PA. Nabire.

Dari kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini tidak lepas dari hasil implementasi SIADPA yang sebelumnya diikuti di Pengadilan Tinggi Agama. Jayapura pada tanggal 27 November 2009, dan sekedar diketahui Program Aplikasi SIADPA sudah efektif dilaksanakan pada perkara pertama tahun 2010.

Ingin Lapor 'Markus'? Kirimkan Surat ke Kotak Pos 9949

Sabtu, 9 Januari 2010 - 00:15 wib

JAKARTA - Greget dengan maraknya keberadaan makelar kasus (markus)? Anda kini tak perlu khawatir. Tim satuan tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum membuka sarana resmi penampung aduan masyarakat. Kotak pos 9949 akan menampung keluhan masyarakat seputar praktik mafia hukum di lembaga penegakan hukum.