Dari Redaksi:

Belum lama ini, Dirjen Badilag Wahyu Widiana diwawancarai wartawan hukumonline. Wawancara ini difokuskan pada program justice for all yang sedang digalakkan peradilan agama. Berikut ini hasil wawancara yang dipublikasikan hukumonline pekan lalu.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan menimbulkan euforia di kalangan para penggiat hukum di Indonesia. Sejumlah kalangan, baik dari lembaga bantuan hukum (LBH) maupun organisasi advokat, berlomba-lomba membuat draf atau sekedar memberi masukan bagaimana konsep yang tepat.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) pada Mahkamah Agung (MA) pun tak mau ketinggalan. Badan yang dipimpin oleh Wahyu Widiana ini tengah mempersiapkan konsep bantuan hukum yang akan diberikan di Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia. Konsep yang sedang digadang-gadang ini memang bukan untuk dimasukan ke dalam RUU Bantuan Hukum, melainkan hanya akan dituangkan dalam Peraturan MA (Perma).

Ilustrasi (dok detikcom)

Jakarta - Lain ladang, lain belalang. Lain pengadilan, lain pula waktu jam sidang. Jika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, waktu sidang molor 4 jam hal biasa. Di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur, sebaliknya, rata-rata on time.

"Pernah, sidang perdata di PN Jakarta Pusat harusnya jam 10.00 WIB, baru mulai pukul 17.00 WIB. Molor 7 jam," kata pengacara Raja Nasution saat berbincang dengan detikcom, Senin, (21/6/2010).
Molornya jam sidang akhirnya menjadi pemandangan lumrah di seluruh pengadilan negeri di Jakarta. Akibat molornya jam sidang, puluhan janji masyarakat terbengkelai. Padahal, pengadilan berprinsip sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tak terpenuhi.

Hakim Tingkat Banding harus Lebih Mumpuni

Nabire l badilag.net

Dewasa ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) tidak hanya mengemban tugas menyelesaikan perkara di tingkat banding, tapi juga dituntut untuk menjadi pembimbing buat hakim-hakim di tingkat pertama. Sebagai pembimbing, tentu mereka harus lebih mumpuni daripada hakim yang dibimbing.

“Masih banyak para hakim tinggi yang belum mumpuni,” kata Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Drs. H. Sayed Usman, SH, MH.

Mewakili Dirjen Badilag, Sayed Usman menyampaikan hal itu ketika memberi sambutan pada acara Bimbingan Teknis Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2010, di Banjarmasin, Senin (14/6/2010).

Kegiatan yang dilangsungkan hingga 17 Juni ini diikuti 30 hakim tinggi dari PTA Jakarta, Banten, Bandung, Yogyakarta, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Acara yang dikemas dalam bentuk workshop ini mengusung tema: “Dengan Tertib Hukum Acara dan Pola Bindalmin, Kita Tingkatkan Profesionalisme Hakim.” Agendanya adalah bedah berkas dan diskusi.

Dari kiri: Ketua PTA Banjarmasin Drs. H. Alimin Patawari, SH, MH; Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Drs. H. Sayed Usman, SH, MH; Ketua Kelompok Kerja Perdata Agama Prof. Dr. H. Abdul Manan SH, S.IP, M.Hum; dan Wakil Ketua PTA Jakarta Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH.

Sayed Usman menegaskan, saat ini terdapat penurunan dalam penguasaan Pola Bindalmin dan Hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.  “Karena itu perlu adanya persamaan persepsi dalam pola pikir dan pola tindak, sehingga tidak ada lagi berbagai macam persepsi tentang Pola Bindalmin dan hukum acara di tiap daerah,” ungkapnya.

Badilag Serius Jajaki Kerja Sama dengan LIPIA

AKRAB. Dirjen Badilag dan Direktur LIPIA berbincang akrab dan berjabat tangan usai pertemuan.

Jakarta l badilag.net

Ditjen Badilag Mahkamah Agung makin serius menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Indonesia (LIPIA). Untuk keperluan itu, Selasa (15/6/2010), Dirjen Badilag Wahyu Widiana menemui Direktur LIPIA, Dr. Abdullah bin Hubai al-Sulami, di kampus LIPIA, Pejaten, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Dirjen Badilag menyampaikan bahwa kemampuan berbahasa Arab sangat penting bagi hakim peradilan agama. “Bahkan salah satu syarat agar bisa lulus ujian hakim adalah bisa membaca kitab berbahasa Arab,” ujarnya.

Pentingnya bahasa Arab bagi hakim agama disebabkan hukum yang diterapkan di peradilan agama pada dasarnya adalah hukum Islam. Tidak mungkin, kata Dirjen Badilag, seorang hakim dapat menguasai hukum Islam dengan baik tanpa memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik.